Surabaya – Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), DPD APERSI Jawa Timur menyampaikan sejumlah aspirasi krusial kepada Bapak H. La Nyalla Mattalitti, Anggota DPD RI Perwakilan Jawa Timur, dalam pertemuan yang digelar di Graha Rel Jatim – Surabaya.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi DPD APERSI Jatim untuk memperjuangkan regulasi yang lebih berpihak kepada pengembang dan masyarakat, sekaligus mendorong pencapaian program nasional 3 juta rumah.
Aspirasi Utama yang Disampaikan APERSI Jatim:
Percepatan Implementasi SKB 3 Menteri
Terkait pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) secara menyeluruh di seluruh daerah di Jawa Timur.
- Harmonisasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian
- Meminta kejelasan dan fleksibilitas kebijakan agar tidak menghambat proyek hunian, terutama di daerah pinggiran kota yang strategis.
- Penyederhanaan Proses Perizinan
Menyoroti rumitnya birokrasi dan celah penyimpangan dalam sistem perizinan,yang kerap memperlambat pembangunan rumah subsidi.
- Perluasan Akses ke Fasilitas FLPP
Termasuk untuk segmen non fixed income seperti pelaku UMKM, ojek online, atau pekerja sektor informal yang kini kesulitan mengakses pembiayaan KPR subsidi.
Penertiban Layanan BPN & Perlindungan Hukum
- Mendorong pengawasan terhadap layanan pertanahan dan pembinaan hukum yang adil dan konstruktif kepada pengembang, bukan justru mempersulit.
“Dengan lebih dari 575 anggota aktif dan 1.050 titik proyek perumahan yang tersebar di seluruh Jawa Timur, kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dan lembaga legislatif dalam menghadirkan rumah yang layak, legal, dan terjangkau,”
- DPD APERSI Jawa Timur
Kolaborasi antara Pengembang & Legislator: Kunci Akselerasi Rumah Rakyat
Pertemuan ini membuktikan pentingnya jalur aspiratif langsung dari asosiasi pengembang kepada pembuat kebijakan. DPD APERSI Jatim berharap, sinergi ini bisa mempercepat reformasi kebijakan dan menciptakan ekosistem pembangunan hunian yang sehat dan berkeadilan.