SURABAYA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Timur mengambil langkah taktis dan strategis guna menanggapi target ambisius pemerintah pusat dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah. Dalam pertemuan koordinasi mendalam yang digelar di Surabaya, DPD Apersi Jatim berkolaborasi langsung dengan petinggi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), menempatkan Jawa Timur sebagai lokomotif utama pencapaian target perumahan nasional.
Pertemuan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan forum kerja yang menghasilkan sejumlah kesepakatan kunci untuk mengatasi hambatan klasik di lapangan. DPD Apersi Jatim, yang dipimpin langsung oleh H. Makhrus Sholeh, S.H., secara blak-blakan menyampaikan tantangan yang dihadapi para pengembang lokal dalam menyediakan rumah subsidi yang terjangkau dan layak huni.
Dari pihak BP Tapera, kehadiran Anggota Komite Eko D. Heripoerwanto dan Direktur Operasi Pemanfaatan Muhammad Nauval Al-Ammari menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan terserap optimal di Jatim.
Target Jatim: Kontributor Terbesar Program 3 Juta Rumah
Ketua DPD Apersi Jatim, Makhrus Sholeh, mengungkapkan bahwa Jawa Timur diyakini menjadi salah satu kontributor terbesar dari Program 3 Juta Rumah ini. Secara spesifik, dari target 20.000 unit rumah subsidi di Jatim untuk tahun berjalan, Apersi optimistis mampu menyumbang hingga 80 persen, atau sekitar 16.000 unit.
“Hingga saat ini, hampir 50% dari total rumah yang sudah terbangun di Jatim berasal dari anggota Apersi. Ini bukti bahwa semangat pengembang lokal kami sangat tinggi. Kami siap menjadi tumpuan utama program ini di regional Jawa,” tegas Makhrus.
Optimisme ini diperkuat dengan fakta bahwa Jatim, khususnya kawasan metropolitan seperti Malang Raya, telah diidentifikasi sebagai episenter pertumbuhan rumah subsidi. BP Tapera sendiri secara agresif membidik penyaluran 4.000 unit FLPP khusus di Malang Raya hingga akhir tahun 2025.
Mengatasi Dua Ganjalan Klasik: BPHTB dan PBG Gratis
Salah satu isu krusial yang diangkat DPD Apersi Jatim dalam koordinasi ini adalah realisasi implementasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Makhrus Sholeh menyoroti bahwa meskipun sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, implementasinya di tingkat kabupaten/kota di Jatim masih belum merata dan seringkali lambat. Hingga kini, baru sekitar tujuh daerah yang menerapkan kebijakan ini dengan optimal.
“Kami mengapresiasi pemerintah daerah seperti Kota Malang, Tulungagung, dan Kediri yang sudah optimal. Namun, kami meminta dukungan BP Tapera untuk mendorong percepatan implementasi ini di daerah-daerah lain. Kebijakan ini sangat menentukan nasib pengembang kecil yang menjadi ujung tombak di desa dan pesisir,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komite BP Tapera, Eko D. Heripoerwanto, menyatakan kesiapan BP Tapera untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pemerintah daerah terkait. Ia menyadari bahwa kemudahan perizinan dan keringanan biaya non-KPR sangat vital untuk menjaga daya tahan pengembang lokal.
Solusi Inovatif untuk Keterbatasan Akses Pembiayaan
Selain masalah perizinan, tantangan utama lain adalah daya beli masyarakat dan kendala kelayakan kredit (BI Checking). Banyak MBR, termasuk pekerja informal seperti tukang, pedagang, hingga pengemudi daring, meskipun memiliki penghasilan, kerap terbentur masalah riwayat kredit atau kesulitan memenuhi syarat KPR formal.
Sebagai solusi, BP Tapera menekankan pentingnya optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang kini mulai didorong masif. Program ini bertujuan membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan tetap maupun pekerja informal. Selain itu, muncul usulan dari Kementerian PKP untuk adanya pemutihan BI Checking bagi calon konsumen rumah subsidi yang bertujuan menghilangkan hambatan non-teknis.
DPD Apersi Jatim menyambut baik usulan ini, menilai bahwa skema pembiayaan yang lebih fleksibel, ditambah dengan dukungan penuh dari perbankan penyalur, akan menjadi kunci untuk mencapai target 3 Juta Rumah.
Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al-Ammari, menekankan, “Anggaran pemerintah sudah disiapkan secara jumbo untuk suplai dan permintaan perumahan. Kini tinggal bagaimana para stakeholder di daerah, terutama pengembang dan bank, bergerak cepat. Jawa Timur memiliki potensi, dan sinergi ini adalah fondasi untuk mencapai target tersebut.”
Dampak Ekonomi Jatim: Menggerakkan Ratusan Sektor Industri
Kerja sama antara Apersi Jatim dan BP Tapera ini dipandang sebagai lokomotif ekonomi baru. Ketua Makhrus Sholeh menutup pernyataan dengan menekankan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan sekadar program sosial, melainkan stimulus ekonomi raksasa.
Pembangunan puluhan ribu unit rumah di Jatim secara langsung akan menggerakkan ratusan sektor industri pendukung—mulai dari pabrik pasir, baja, genteng, kaca, hingga industri furnitur lokal. Hal ini menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan UMKM, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Melalui komitmen kolektif ini, DPD Apersi Jatim dan BP Tapera bertekad memastikan Jawa Timur tidak hanya mencapai target kuantitas, tetapi juga mampu menyediakan rumah yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya, menjadikan Jatim sebagai teladan nasional dalam pembangunan hunian rakyat.