Uncategorized

Kediri – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia ( APERSI ) Jawa Timur ), H. Makhrus Sholeh menegaskan komitmen DPD APERSI terhadap legalitas dan kualitas perumahan rakyat, Hal ini disampaikan langsung sambil menyambung HUT APERSI ke – 27 yang dihadiri oleh para jajaran APERSI Jawa Timur yang digelar di Hotel

Perizinan berusaha dalam sektor properi dan perumahan menjadi salah satu aspek paling penting untuk memastikan legalitas pengembangan kawasan. Salah satu izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha properi adalah KKPR ( Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ). Namun, KKPR memiliki masa berlaku yang pada waktu tertentu perlu diperpanjang agar kegiatan pembangunan tetap berjalan tanpa kendala.

Selasa, 25 November 2025, DPD APERSI Jawa TImur menghadiri Bimbungan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diselenggarakan oleh Kanwil ATR/BPN Jawa Timur di Ruang Rapat Reforma Agraira, Surabaya. Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi pemerintah dann pelaku usaha dalam memahami kebijakan terbaru terkait tata ruang serta mekanisme penerbitan KKPR yang semakin terintegrasi dan presisi.

Surabaya, 24 November 2025 DPD Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur menghadiri Rapat Pembahasan Paparan Laporan Akhir Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Peruahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) pada Senin 24 November 2025 di Gedung Adhi Karya

Sengketa tanah masih menjadi salah satu masalah terbesar di dunia properti. Kasus ini dapat muncul kapan saja dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, baik bagi pemilik tanah, calon pembeli maupun developer. Dampaknya bukan hanya berupa keruian materi, tetapi juga tertundanya pembangunan, hilangnya kepercayaan hiingga proses hukum. Pencegahan sengketa tanah sejak awal adalah langkah wajib yang

Surabaya – DPD Asosiasi Pengemangan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa TImur menghadiri Rapat Koordinasi dan SInergi Program Satu Juta Rumah Perkotaan serta Monitoring Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mendukung Percepatan Program Satu Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Perumahan Perkotaan, Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukina (PKP), pada Senin, 17 November 2025

Menjadi seorang developer properti seringkali dipahami hanya sebatas membangun rumah dan menjual unit kepada konsumen. Padahal, proses menjadi developer jauh lebih kompleks daripada sekadar membangun fisik hunian. Ada rangkaian tahapan legalitas, perizinan, hingga manajemen proyek yang harus dipahami dengan benar sebelum sebuah proyek dapat berjalan dengan aman dan sesuai aturan. Banyak calon developer yang memiliki